PENERAPAN PEDOMAN STANDAR KEBUTUHAN PRASARANA SEKOLAH

Date: Saturday, August 27 @ 03:59:08 EDT

Topic: PBL

Penerapan pedoman standar kebutuhan prasarana sekolah dengan dukungan pemetaan sekolah berbasis Teknologi informasi. Proses belajar-mengajar yang baik dan sesuai dengan muatan kurikulum diperlukan dukungan prasarana yang memenuhi kebutuhan pengajaran keperluan sarana yang merupakan penjabaran kurikulum yang berlaku.

Apabila ada perubahan kurikulum dari tuntutan jaman dan modernisasi muatan kurikulum harus diikuti dan didukung peruhahan kebutuhan saranan yang diperlukan. Kebutuhan analisis segera diikuti apabila terjadi perubahan kurikulum yang berlaku.

Pedoman sarana pendidikan diperlukan agar pemenuhan kebutuhan prasarana sekolah yang efisien dan memehuni kebutuhan proses belajar-mengajar sesuai dengan standar kebutuhan minimal. Dalam hal ini Direktorat Dikmenum dan sarana mempunyai panduan pemenuhan sarana SMU yang dapat digunakan secara efisien dan memenuhi kebutuhan semua siswa SMU.

Pedoman ini bermamfaat untuk penyusunan kebutuhan sekolah baru maupun referensi sekolah-sekolah yang sudah ada untuk peningkatan mutu sekolah, Sehingga dinas-dinas pendidikan di daerah bisa mengacu pada pedoman ini untuk pemenuhan kebutuhan di sekolah.

Pendataan prasarana sekolah berbasis database berbasis internet yang dapat diakses oleh stakeholder pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilah pemenuhan standar prasarana sekolah. Selanjutnya disosialisasikan kepada sekolah-sekolah mengenai kebutuhan standar sarana yang dibutuhkan, akan lebih baik apabila pendataan prasarana sekolah ini dijadikan isian pada program pemetaan sekolah dengan database berbasis internet.

Dengan adanya teknologi informasi database berbasis internet ini kita bisa dengan mudah mengetahui prasarana yang ada di sekolah. Hal ini bisa dijadikan kajian dan evaluasi dan korelasinya antara peningkatan mutu prasarana dengan prestasi belajar siswa. Sehingga pemetaan sarana pendidikan sekolah menjadi lebih bermamfaat dengan melibatkan semua aspek instansi yang terkait baik daerah maupun pusat.

Adanya teknologi informasi ini dapat dengan mudah stakeholder pendidikan daerah maupun pusat dapat mengevaluali dan memonitor keberadaaan prasarana sekaloh sekaligus. Sekagus masyakat dapat berperan serta dalam mengontrol pengelolan, peruntukan dana yang telah diberikan dan keberadaannya prasarana di sekolah.

This article comes from iEARN Indonesia
http://www.iearnindonesia.org